Aktualkini.com – Banyak pekerja kini bertanya-tanya kenapa NIK KTP mereka tidak ada di BSU. Keluhan ini makin sering terdengar sejak pemerintah mengumumkan Bantuan Subsidi Upah kuartal IV 2026.

Sebagian pekerja sudah berkali-kali memasukkan nomor induk kependudukan di laman resmi, tetapi namanya tak juga muncul sebagai calon penerima.

Persoalannya ternyata tidak selalu karena pekerja tersebut tidak memenuhi syarat. Ada beberapa faktor teknis dan administratif yang membuat data belum tampil di sistem.

Program BSU kali ini pertama kali diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan BSU kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Airlangga, BSU kuartal IV-2026 diberikan satu kali untuk tiga bulan, dengan besaran Rp300 ribu per bulan yang diterima sekaligus sebesar Rp900 ribu. Anggarannya tidak kecil. Anggaran BSU 2026 mencapai Rp12 triliun.

Data penerima masih diverifikasi

Penyebab utama NIK belum muncul saat ini adalah prosesnya sendiri yang belum rampung.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut data sebaran porsi penerima BSU kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja masih dalam proses verifikasi.

Karena itu, pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.

Yassierli, yang ditemui di kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (9/11/2026), menambahkan bahwa perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Kemnaker juga menyampaikan bahwa per 5 November prosesnya masih pada tahap koordinasi dan pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan, dan mekanisme pengecekan status penerima juga belum dibuka.

Dengan kata lain, bila hari ini NIK Anda belum tampil, kemungkinan besar data penerima memang belum diunggah ke sistem.

Sistem pengecekan khusus BSU 2026 masih memerlukan pembaruan, sehingga status penerima belum tentu langsung muncul ketika laman diakses.

Status yang belum tersedia juga tidak otomatis berarti seseorang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Tidak memenuhi syarat penerima

Di luar urusan waktu, ada pula pekerja yang memang tidak lolos kriteria. Syarat penerima BSU 2026 meliputi WNI, memiliki NIK, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta, dan bukan ASN, TNI, atau Polri.

Pekerja yang gajinya tercatat di atas batas tersebut, atau tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, otomatis tersaring. Perlu diingat juga bahwa program BSU tidak menggunakan sistem pendaftaran mandiri.

Data dari perusahaan keliru

Faktor lain yang kerap luput adalah kualitas data dari pemberi kerja. BSU didasarkan pada data yang dikirim oleh perusahaan pemberi kerja.

Kesalahan penulisan NIK, nama, atau besaran upah saat perusahaan melapor ke BPJS Ketenagakerjaan bisa membuat data pekerja tidak terbaca sebagai calon penerima.

Bercermin pada penyaluran tahun lalu, sejumlah pekerja juga gagal masuk karena sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain seperti PKH, atau terdapat kendala pada data rekening seperti rekening tidak aktif atau tidak sesuai dengan NIK.