Aktualkini.com – Sudah lewat pertengahan November, tetapi rekening jutaan pekerja belum juga kedatangan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 saat ini masih dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“BSU tunggu, kami masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Yassierli saat ditemui Antara di Bandung, Sabtu, dikutip Senin (16/11/2026).
bisnis
Ia juga memastikan belum ada sepeser pun dana yang keluar. Karena proses administrasi tersebut belum rampung, Yassierli menegaskan belum ada satu pun dana BSU yang dicairkan hingga saat ini.
Menurut catatan Kompas TV, hingga 17 November, prosesnya masih dalam peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kemnaker dua pekan sebelumnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pihaknya belum memasuki tahap eksekusi.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Saat itu, realisasi masih menunggu proses koordinasi dan pengajuan anggaran ke Kemenkeu.
Jadi, singkatnya, BSU belum cair karena anggarannya belum mendapat lampu hijau dari bendahara negara. Selama persetujuan itu belum turun, Kemnaker belum bisa menetapkan tanggal transfer.
Skala program ini memang tidak kecil. Pemerintah menargetkan bantuan anggaran hampir Rp12 triliun ini menjangkau 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Dasar hukumnya pun sudah terbit, yakni Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober.
Soal besaran, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya sudah menjelaskan skemanya. “Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000,” ujar Airlangga. Artinya, tiap penerima akan menerima Rp900.000 sekaligus.
Banyak pekerja salah paham soal ini. Periode bantuan yang disebut Oktober–Desember bukan jadwal transfer per bulan.
Pekerja perlu membedakan antara periode pemberian bantuan dan jadwal pencairan. Kemnaker sendiri menetapkan penyaluran berlangsung pada November hingga Desember 2026, sehingga waktu yang tersisa tinggal sekitar enam pekan.
Siapa yang Berhak?
Sesuai Permenaker 16/2026, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat. Warga negara Indonesia dengan NIK yang valid dan terdaftar.
Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan minimal hingga Agustus 2026. Upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Untuk wilayah dengan upah minimum tinggi, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas. Di daerah tanpa UMK, acuannya UMP.
Ada satu hal yang kerap terlewat. Penerima tidak dipilih lewat pendaftaran, tetapi dari data pemerintah.
Acuan gaji yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan (gaji pokok plus tunjangan tetap), yang bisa berbeda dari slip gaji. Jadi kalau perusahaan melaporkan upah secara keliru, peluang Anda bisa ikut melayang.
