Aktualkini.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, upah minimum provinsi (UMP) 2027 ditargetkan sudah ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.
Artinya, UMK Kota Bogor dan UMK Kabupaten Bogor 2027 harus sudah diketok Gubernur Jawa Barat paling telat pada Rabu, 25 November 2026.
Kepastian jadwal ini disampaikan Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, bersama Mendagri Tito Karnavian dan kepala daerah, pada Senin (16/11/2026).
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026,” ujar Yassierli, dikutip dari CNBC Indonesia.
Selain UMP dan UMK, pemerintah juga mengatur jadwal untuk upah sektoral. Pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian (26 November 2026).
Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).
Pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran berisi rincian penetapan upah minimum, dengan lampiran data statistik BPS.
Menariknya, Jawa Barat disebut termasuk daerah yang perlu perhatian khusus. Daerah yang dinilai punya dinamika pengupahan tinggi adalah Jawa Barat, Batam (Kepulauan Riau), Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
Jadwal ini jauh lebih cepat dibanding tahun lalu. Untuk upah 2026, Pemprov Jabar baru mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026 pada Rabu (24/12) karena harus menunggu regulasi baru dari pusat.
Hal lain yang membedakan penetapan tahun ini adalah dasar hukumnya. Yassierli menegaskan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dalam beleid tersebut, formula upah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks itu berada di rentang 0,5 hingga maksimal 1.
Upah minimum final nantinya adalah nilai yang lebih tinggi antara hasil formula atau nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Untuk tingkat kabupaten/kota, kewenangannya ada di tangan gubernur. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP.
UMK dan UMSK dapat ditetapkan sesuai kebijakan masing-masing daerah, mengacu pada Pasal 137 UU 27/2026.
Di Jawa Barat, proses UMK dimulai dari bawah. Pemprov Jabar meminta berkas rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 selesai tingkat daerah.
“Rekomendasi UMK dan UMSK ini dari bupati/wali kota langsung ke gubernur,” kata Firman dari Disnakertrans Jabar, pada Kamis (5/11/2026).
Dengan kata lain, angka UMK Bogor 2027 akan sangat ditentukan oleh hasil pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor di Cibinong dan Dewan Pengupahan Kota Bogor, sebelum diteruskan oleh Bupati dan Wali Kota ke Gedung Sate.
Pola ini sama dengan tahun lalu. Saat itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bogor Nana Mulyana menyebut penetapan UMK Kabupaten Bogor dilakukan melalui proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, asosiasi pengusaha, serta serikat buruh dan serikat pekerja.
Besaran UMK Bogor Saat Ini
Sebagai pijakan, berikut angka yang berlaku sepanjang 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMK Kota Bogor 2026 naik 6,05 persen menjadi Rp5.437.203. Kemudian UMK Kabupaten Bogor 2026 ditetapkan menjadi Rp5.161.769 atau naik 5,83 persen.
Dari sisi pekerja, tuntutan kenaikan sudah lama disuarakan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal juga meminta pemerintah pusat tidak lagi menentukan indeks dari atas.
“Kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentunya 0,7,” katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (16/11/2026).
okezone
Di level provinsi, gelombang aksi juga sudah terjadi. Ratusan buruh FSPMI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL), yakni Rp 4.122.871.
Namun, Pemprov Jabar menilai angka itu berpotensi membebani daerah berupah rendah serta mengganggu keberlangsungan usaha dan investasi lokal.
Perkiraan UMK Bogor 2027
Jika usulan buruh dipakai sebagai patokan, berikut gambaran kasarnya:
UMK Kota Bogor 2027
Naik 7,5 persen: sekitar Rp5.844.993
Naik 9,5 persen: sekitar Rp5.953.737
UMK Kabupaten Bogor 2027
Naik 7,5 persen: sekitar Rp5.548.902
Naik 9,5 persen: sekitar Rp5.652.137
Perlu dicatat, angka di atas hanya simulasi dari usulan serikat pekerja, bukan keputusan resmi.
Besaran final tetap menunggu rekomendasi daerah dan keputusan Gubernur Jawa Barat paling lambat 25 November 2026. Setelah ditetapkan, UMK baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.***
