Aktualkini.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 kini masuk pekan penentuan.

Tenggat resmi tinggal hitungan hari. Sementara itu, tuntutan buruh yang dinilai jauh dari kemampuan dunia usaha membuat tarik-menarik di meja Dewan Pengupahan kian keras.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, atau akhir pekan ini.

Ia menyebut seluruh data pendukung sudah dikirim ke daerah. “Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah,” katanya, seperti dikutip Katadata.

Setelah UMP, jadwal berikutnya juga sudah disiapkan. UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP, UMK paling lambat 25 November 2026, lalu UMSK paling lambat lima hari setelah UMK.

Pakai Aturan Baru

Penetapan upah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yassierli menegaskan perhitungan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Lewat Pasal 139 beleid tersebut, ada dua jalan menuju angka akhir. Gubernur dapat memakai formula yang menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1, atau memakai acuan KHL.

Penetapan akhir didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.

Kebutuhan hidup layak (KHL) kini jadi faktor penting. Undang-undang mewajibkan data ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga statistik pemerintah, yang juga melakukan survei KHL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di Jawa Barat, angka KHL itu langsung dijadikan pegangan oleh serikat pekerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, KHL Jawa Barat 2027 sebesar Rp4.122.871. Buruh meminta UMP dinaikkan penuh sampai angka itu.

Tuntutan tersebut dibawa ke jalan. DPW FSPMI Jawa Barat mengawal Rapat Dewan Pengupahan Provinsi lewat aksi unjuk rasa pada 18–20 November 2026 di kantor Pemprov Jabar dan Disnakertrans Jabar.

Mereka menuntut UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp4.122.871 atau 100 persen KHL, mengacu pada perhitungan Kemnaker dan ILO.

Kalau dihitung, jaraknya sangat lebar. Dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601, tuntutan itu berarti kenaikan Rp1.805.270 atau sekitar 77,9 persen dalam satu tahun.

Simulasi Kenaikan

Di tingkat nasional, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan angka yang lebih moderat. Mereka mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%.

Jika rentang itu dipakai untuk Jawa Barat, UMP 2027 akan berkisar Rp2.491.421 (naik 7,5 persen) sampai Rp2.537.773 (naik 9,5 persen).

Simulasi laman Loker.id dengan skenario lebih rendah memperkirakan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp2.454.339, naik Rp136.738 atau 5,9 persen.

Angka mana pun yang dipilih, posisi Jabar sulit beranjak dari dasar klasemen. Berdasarkan UMP 2026, Jawa Barat berada di peringkat ke-38 dari 38 provinsi. Rendahnya UMP ini tertutup oleh UMK sejumlah daerah industri yang nilainya jauh lebih tinggi.

Sebagai pembanding, tahun lalu Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2026 naik 5,7 persen menjadi Rp2.317.601.

Saat itu Dedi menyebut angka tersebut sebagai posisi moderat dan menyadari perdebatan soal upah lumrah terjadi setiap tahun.

Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana berharap pemerintah menetapkan upah sesuai aturan dan mengakomodasi kebutuhan pekerja, serta mengingatkan agar persoalan penetapan UMSK seperti pada 2026 tidak terulang.

Putusan banding PTTUN Jakarta tertanggal 14 Oktober 2026 menguatkan pembatalan SK UMSK 2026 dan memerintahkan Gubernur Jawa Barat menerbitkan keputusan baru.
pelitakarawang

Rapat Dewan Pengupahan pada 20 Oktober 2026 belum menyentuh besaran kenaikan karena masih berfokus pada regulasi yang menjadi landasan penetapan.
inilahkoran

Di sisi lain, dunia usaha meminta keputusan diambil dengan cermat. Saat penetapan tahun lalu, Apindo meminta penetapan UMP tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha.

Menurut kalangan buruh, hampir di seluruh Jabar Apindo hanya merekomendasikan indeks 0,5, sementara pemerintah rata-rata memakai 0,7–0,9.

Dalam beberapa hari ke depan, Gubernur Dedi Mulyadi harus memutuskan angka yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027 bagi jutaan pekerja di provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia ini.***