Saat itu Dedi menyebut angka tersebut sebagai posisi moderat dan menyadari perdebatan soal upah lumrah terjadi setiap tahun.

Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana berharap pemerintah menetapkan upah sesuai aturan dan mengakomodasi kebutuhan pekerja, serta mengingatkan agar persoalan penetapan UMSK seperti pada 2026 tidak terulang.

Putusan banding PTTUN Jakarta tertanggal 14 Oktober 2026 menguatkan pembatalan SK UMSK 2026 dan memerintahkan Gubernur Jawa Barat menerbitkan keputusan baru.
pelitakarawang

Rapat Dewan Pengupahan pada 20 Oktober 2026 belum menyentuh besaran kenaikan karena masih berfokus pada regulasi yang menjadi landasan penetapan.
inilahkoran

Di sisi lain, dunia usaha meminta keputusan diambil dengan cermat. Saat penetapan tahun lalu, Apindo meminta penetapan UMP tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha.

Menurut kalangan buruh, hampir di seluruh Jabar Apindo hanya merekomendasikan indeks 0,5, sementara pemerintah rata-rata memakai 0,7–0,9.

Dalam beberapa hari ke depan, Gubernur Dedi Mulyadi harus memutuskan angka yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027 bagi jutaan pekerja di provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia ini.***